makalah ushul fiqh

MAKALAH

AS SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM

DAN DALALAHNYA

Disusun Guna Memenuhi  Tugas  Semester IV

Mata Kuliah : Ushul Fiqh

Akhwal Syakhsiyah (AS) B

Dosen Pengampu : Abdul Kharis Na’im

Kelompok  5 :

1.       Miftahul Faaiz               (1420110049)

2.       Lailatul Mahmudah       (1420110061)

          3.       Nurul  Hidayati              (1420110072)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

TAHUN AKADEMIK 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang.

As Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang utama dan kedudukannya setelah al-Qur’an. Di dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, As Sunnah dan hadist berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum dalam  al-Quran dan menjadi nash bagi hukum-hukum yang tidak  disebutkan dalam al-Qur’an.  Adapun mengenai Sunnah dan Hadist mengandung makna yang sama, yakni sama-sama semua perbuatan, ucapan, dan taqrir Nabi.

Adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengamalkan Hadist dan Sunnah. sebab sama sekali tidak dibenarkan menyalahi hukum dan suruhan Nabi. Hadist shahih dan tidak berlawanan dengan petunjuk al-Qur’an, wajib menjadi pedoman bagi kaum Muslimin disetiap masa dan tempat.

Di dalam makalah ini, akan dibahas mengenai As sunnah sebagai sumber hukum dan dilalahnya. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

B.     Rumusan Masalah.

a.       Apa pengertian As Sunnah?

b.      Apa saja pembagian As Sunnah?

c.       Bagaimana tingkat  kehujjahan As Sunnah ?

d.      Bagaimana Nisbah As Sunnah dengan al-Qur’an?

e.       Apa saja Dilalah Hadist?   

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian As Sunnah

Secara etimologi kata sunnah berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, sunnah lebih umum disebut hadist yang mempunyai arti yaitu : qarib, artinya dekat, jadid artinya baru, dan khabar  artinya berita.[1] Selain itu sunnah dapat diartikan sebagai jalan yang terbentang untuk dilalui, jalan yang baik atau tidak baik. Seperti sabda Nabi SAW berikut:

“barang siapa mengadakan sunnah /jalan yang baik,  maka baginya  pahala atas jalan yang ditempuhnya itu, ditambah lagi pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan sunnah / jalan yang buruk maka atasnya dosa karena jalan buruk yang ditempuhnya, diyambah dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat.”(HR. Bukhori)[2]

Adapun pengertian sunnah secara terminologi dapat dilihat dari tiga bidang ilmu yaitu ilmu hadist, fiqh, dan ushul fiqh. Menurut ulama hadist, sunnah itu identik dengan hadist, semua yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapannya sebagai manusia biasa termasuk akhlaknya baik sebelum atau sesudah menjadi Rasul.

Menurut ulama ushul fiqh definisi sunnah adalah semua yang lahir dari Nabi SAW selain al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan (taqrir) Nabi yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut ahli fiqh, dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklif yang mengandung pengertian, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.[3]

Dari pengertian tersebut tampak bahwa sunnah/hadist menurut ulama hadist mempunyai pengertian lebih luas daripada pendapat ulama ushul. Ulama  hadist memandang bahwa semua yang datang dari Nabi SAW baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak. Sedangkan menurut ulama ushul hanya terbatas pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum saja.

B.     Pembagian As Sunnah

Sunnah berdasarkan definisi para ahli di atas dibedakan menjadi 3 yaitu qauliyah, fi’liyah, dan taqririyah.

1.      Sunnah qauliyah sering dinamakan juga khabar atau berita berupa perkataan Nabi SAW yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain.[4] Bisa juga diartikan perkataan atau ucapan-ucapan Nabi yang bertalian dengan syara’. Seperti contoh hadist berikut:”tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah”.(HR Abu Hurairah)[5].

2.      Sunnah fi’liyah, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Misalnya tindakan beliau mengerjakan sholat 5 waktu dengan menyempurnakan cara-cara serta syarat-syaratnya,  cara berwudhu, dan menjalankan ibadah haji.

3.      Sunnah taqririyah adalah perkataan atau perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan dan sepengetahuan Rasulullah tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap ini menunjukkan persetujuan Nabi SAW.[6] contohnya  adalah ketika Nabi disuguhi daging dhab. Beliau tidak memakannya sehingga Khalid bin Walid bertanya: apakah daging itu haram ya Rasulullah? Nabi menjawab: “tidak, tetapi binatang itu tidak terdapat di daerah kaumku. Makanlah, sessungguhnya dia halal.” (HR. Bukhori dan Muslim).[7]

C.     Tingkat Kehujjahan As Sunnah

Para Jumhur Ulama telah sepakat tentang sunnah Rasul sebagai sumber hukum sesudah al-Qur’an dalam menetapkan suatu keputusan hukum, kekuataanya sama dengan al-Qur’an. Sehingga As Sunnah ini dijadikan sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syari’at tempat para mujtahid mengeluarkan hukum syara’.[8] Oleh karenanya wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkan apa yang terkandung dalam hadist selama sah dari Rasulullah SAW.

Adapun Dalil-dalil yang menyatakan As Sunnah sebagai sumber hujjah bagi kaum muslimin  adalah  di antaranya :

Firman Allah yang artinya ”apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka  terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS.Al-Hasyr:7).[9]

QS.An-Nisa yang artinya:”barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah…”(an-Nisa : 80).

Di dalam as sunnah terdapat dua hal yang tidak diragukan lagi, yaitu: sunnah merupakan kunci membuka al-Qur’an dan penerang yang memberi petunjuk untuk mengungkap hakikat dan mendalaminya secara mendetail. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad)menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS.An-Nahl: 89). [10]

“Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”(QS. Al-Maidah:67).

Dengan demikian, maka sunnah wajib diikuti. Kita karena berpegang teguh dengan sunnah dan mengamalkan, berarti kita telah mengamalkan kitab Allah.  [11]

D.    Nisbah As Sunnah dengan Al-Qur’an

Ditinjau dari segi penggunaan hujjah dan pengambilan hukum-hukum  syari’at nisbah as sunnah dengan al-Qur’an bahwa as-sunnah sebagai sumber hukum yang sederajat lebih rendah dari al-Qur’an. Artinya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tidak akan mencari dalam as sunnah dahulu, kecuali bila tidak mendapatkan ketentuan hukum dalam al-Qur’an. [12]

Sunnah adalah penjelas bagi al-Qur’an. Karena itu, penjelasan as sunnah  senantiasa mengikuti dan tidak menyalahi al-Qur’an. Tentang nisbah as sunnah dengan al-Qur’an,  Imam Syafi’I menjelaskan fungsi as sunnah sebagai berikut :.

·         Sunnah menerangkan ungkapan-ungkapan umum yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam konteks ini sunnah juga berfungsi memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur’an.

·         Sebagai penjelasan berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum al-Qur’an yang masih global, memberikan batasan ayat al-Qur’an yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum. Seperti bilangan dan waktu sholat, kewajiban berzakat, dan pergi berhaji.

·         Sebagai penentu hukum secara mandiri, dalam artian mengatur hukum yang tidak diatur di dalam nash al-Qur’an. As sunnah mewujudkan suatu hukum yang tidak didapati di dalam al-Qur’an.[13] Seperti contoh hadist yang mengharamkan seorang laki-laki mengawini wanita yang sepersususuan, karena sama dengan mengawini wanita yang tunggal nasab.[14]

E.     Dilalah Hadist

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya orang-orang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dibagi 3, yaitu:

1.      Hadist mutawatir, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Nabi pada masa sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin, dan orang banyak yang tidak mungkin  mereka sepakat untuk berbuat dusta. Hadist mutawatir adalah qath’i wurudnya, yakni datang dari Rasulullah SAW wajib untuk diamalkan karena diriwayatkan secara mutawatir, yang menetapkan kebenaran asalnya dari Rasulullah.

2.      Hadist masyhur, adalah hadist yang diriwayatkan dari Nabi, oleh para sahabat atau sekelompok orang yang tidak sampai batas mutawatir, kemudian diriwayatkan di masa tabiin dan tabiit tabiin sejumlah orang yang sampai batas mutawatir. Contohnya adalah hadist yang diriwayatkan Umar bin Khattab :

انما الاعمال بالنيات 

Artinya:” sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya…”

Hadist masyhur juga wajib diamalkan sebagaimana hadist mutawatir. Hanya saja tingkatannya lebih rendah daripada hadist mutawatir dan lebih tinggi dari hadist ahad.

3.       Hadist Ahad, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas mutawatir pad tiga masa. Contohnya hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah:

من اشترى شاة فو جدها محفلة فهو بخيار النظرين الى ثلاثة ايام ان رضيها امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر 

Artinya:”barang siapa membeli kambing, lalu ditemuinya ada hisan, maka ia boleh berkhiyar selama tiga hari. Jika ia rela, maka teruskanlah. Jika ia tidak rela, maka kembalikan dengan disertai satu sha tamer.”[15]

Dilihat dari segi dalalahnya, suatu sunnah itu adakalanya:A. Qathi’iyud dalalah (petunjuk yang diperoleh daripadanya memastikan demikian), bila pengertian yang ditunjuk oleh masing-masing sunnah itu tidak dapat ditafsirkan kepada arti di luar artinya yang semula. B.zhanniyatud-dalalah (petunjuk yang diperoleh darinya berdasarkan dugaan keras), jika pengertian yang ditunjuk oleh sunnah itu dapat ditafsirkan kepada arti lain diluar arti semula. [16]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Kata sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, sunnah umum disebut hadist yang mempunyai arti yaitu: qarib, artinya dekat, jadid artinya baru, dan khabar artinya berita. sedangkan secara istilah ulama ushul mengartikan sunnah yaitu segala dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan atau taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum agama.

Sunnah sendiri dibagi menjadi 3 yaitu sunnah qauliyah, fi’liyah, dan taqririyah. Adapun nisbah as sunnah dengan al-Qur’an adalah :

-          Sunnah menerangkan ungkapan umum yang terdapat dalam al-Qur’an

-          Sebagai penjelasan dan memberikan batasan terhadap hukum al-Qur’an yang bersifat global dan mutlak, dan

-          Mengatur suatu hukum yang tidak diatur di dalam nash al-Qur’an.

Ditinjau dari segi dalalahnya, sunnah itu ada kalanya yaitu: Qath’iyud dalalah  dan zhanniyatud dalalah.

B.     Kritik dan Saran

Di dalam pembuatan makalah Ushul Fiqh  ini, yang membahas tentang “As Sunnah sebagai sumber hukum dan dalalahnya” penulis merasakan bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Kasdi,Abdurrohman.2011.Kontekstualisasi Hukum Islam. Yogyakarta: Idea Press.

Khairul Umam,dkk.1998.Ushul Fiqh I.Bandung:CV. Pustaka Setia.

Team guru PAI Madrasah Aliyah.2016.Qur’an Hadist.Sragen:Akik Pustaka.

Yahya,Mukhtar.1986.Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.Bandung:Al-Maarif.

---

[1] Khairul Umam,dkk.1998.Ushul Fiqh I.Bandung:CV. Pustaka Setia.hal 59

[2] Kasdi,Abdurrohman.2011.Kontekstualisasi Hukum Islam. Yogyakarta: Idea Press. Hal 73

[3] Khairul,Umam.dkk  Op.Cit  hal 60-61

[4] .ibid, hal 61

[5] Team guru PAI Madrasah Aliyah.2016.Qur’an Hadist.Sragen:Akik Pustaka.hal 5

[6] Khairul Umam,dkk.op.cit hal 62-63

[7] Team guru PAI Madrasah Aliyah. Op.Cit.hal 9

[8] Yahya,Mukhtar.1986.Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.Bandung:Al-Maarif.hal 40

[9] Khairul,Umam.dkk.Op.Cit.hal 65

[10] Kasdi,Abdurrohman.2011.Op.Cit..hal 74

[11] Ibid,hal 75

[12]. Yahya,Mukhtar.Op.Cit hal 44

[13] Kasdi,Abdurrohman.Op.Cit.hal 82-84

[14] Yahya,Mukhtar.Op.Cit hal 50

[15] Khairul,Umam.dkk  Op.Cit.hal 67-69

[16] Yahya,Mukhtar.Op.Cit hal 56

hukum tata negara (konstitusi)

MAKALAH

KONSTITUSI DI INDONESIA

Disusun Guna Memenuhi Tugas 

Mata Kuliah :Hukum Tata Negara

Akhwal Syakhsiyah (AS) B

Dosen Pengampu : Dr.Supriyadi, S.H, M.H

Disusun Oleh :

                             Nurul  Hidayati              (1420110072)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

TAHUN AKADEMIK 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Negara-negara di dunia pastinya mempunyai konstitusi, oleh karena konstitusi merupakan salah satu syarat yang penting untuk mendirikan dan membangun sebuah negara. Oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu di dalam suatu Negara.  

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan pancasila dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi. Ya. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan Negara. Ini menjadi pegangan bagi warga Negara dan pemerintah. Di Negara modern, konstitusi disepakati oleh seluruh elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aturan penyelenggaran Negara didasarkan pada konstitusi yang telah dirumuskan. Adapun dibanyak Negara, konstitusi ditulis dalam bentuk Undang-Undang. Walaupun begitu ada juga Negara yang tidak menuliskan konstitusinya, seperti Inggris dan Kanada.

Keberadaan konstitusi dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa  dan bernegara menempati posisi yang sangat penting karena keberadaan nilai-nilai konstitusi dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Di dalam konteks Negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya hak-hak dasar dan kepentingan rakyatnya. Konstitusi atau Undang-Undang dasar Negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan Negara dapat berjalan efektif serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan.

B.     Rumusan Masalah

a.       Bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia?

b.       Bagaimana perubahan dan pergantian  konstitusi di Indonesia ?

c.       Bagaimana pentingnya konstitusi dalam suatu Negara  ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Perkembangan Konstitusi Di Indonesia

Sebelum membahas mengenai konstitusi, ada baiknya jika membahas sedikit tentang hukum tata Negara. Secara umum, pengertian hukum tata Negara pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi Negara mulai dari tingkat atas sampai bawah, struktur,tugas dan wewenang organ-organ Negara, hubungan antar organ-organ tersebut baik secara vertikal maupun horizontal, wilayah Negara, warga Negara, dan hak-hak asasinya.[1]

Berbicara tentang hukum tata Negara juga tak terlepas dari konstitusi.  Istilah onstitusi ini sebenarnya telah muncul sejak zaman Yunani kuno, hanya istilah konstitusi saat itu masih diartikan secara materiil arena bentuknya yang belum diletakkan dalam sebuah naskah tertulis. Sedangkan dalam kepustakaan Belanda istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet (wet berarti undang-undang dan grond berarti dasar).[2] Yang diartikan sebagai suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Istilah konstitusi dalam praktiknya sering pula digunakan dalam beberapa pengertian. Misalnya di Indonesia selain dikenal istilah konstitusi, juga bisa disebut undang-undang dasar. Di Belanda, selain dikenal grondwet (Undang-Undang Dasar), juga dikenal dengan constitutie.

Konstitusi memiliki dua pengertian yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut Undang-Undang Dasar serta hukum yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara.

Menurut E.C.S. Wade dalam buku constitutional law, menjelaskan konstitusi sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas  pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.[3]   

Mengenai istilah konstitusi antara para sarjana dan ilmuwan hukum tata Negara terdapat perbedaan, ada sebagian yang berpendapat konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar semua peraturan hukum itu harus ditulis. Ada pula yang berpendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar bahwa tidak semua hal yang penting harus dimuat dalam konstitusi, hanya hal-hal yang bersifat pokok saja.[4]

Sifat konstitusi terbagi dalam tiga hal, konstitusi formil dan materiil, flesibel dan kaku, serta tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi yang mudah berubah seiring dengan perkembangan zaman dengan mekanisme yang tidak sulit. Sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang sulit diubah, bahkan mekanisme perubahannya juga sulit. Pada umumnya, konstitusi ditulis dalam naskah Undang-Undang Dasar. Namun ada pula Negara yang tidak menuliskan konstitusi karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi atau Undang-Undang.

Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu Negara.[5] Sedangkan konstitusi materiil yaitu suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan Negara.

Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar pada suatu Negara, sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik masa tertentu suatu Negara. Suatu Negara selalu mengalami perkembangan politik dengan demikian konstitusipun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik suatu bangsa, demikian juga Indonesia yang telah mengalami perkembangan konstitusi yang sejalan dengan perkembangan politik di masa kemerdekaan.[6]

B.     Perubahan dan Pergantian Konstitusi Di Indonesia

Pada dasarnya konstitusi merupakan hasil karya manusia yang disusun berdasarkan kebutuhan saat dibuat. Oleh karenanya, konstitusi dapat diubah  sesuai dengan perkembangan zaman, terutama aspirasi. Sebagai sebuah hukum dasar tertinggi yang di dalamnya memuat hal pokok dan fundamen mengenai penyelenggaraan Negara, sejatinya konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dibanding produk hukum lainnya.[7] Adanya perubahan terhadap suatu konstitusi akan berdampak pada perubahan mengenai sistem penyelenggaraan Negara.

Menurut Sri Soemantri, perubahan konstitusi bukan sekedar diartikan menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata, istilah maupun redaksi kalimat undang-undang. Perubahan konstitusi dilakukan dalam rangka membuat isi ketentuan undang-undang dasar menjadi lain daripada semula, yakni dilakukan melalui proses.

 Adapun  prosedur perubahan konstitusi yaitu:

1.      Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan konstitusi dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya.

2.      Referendum atau plebisir, yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum dengan persyaratan tertentu apabila mayoritas setuju, perubahan konstitusi data dilakukan secara keseluruhan, sebagian, atau bagian tertentu.

3.      Negara-negara bagian dalam Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi haruslah dilakukan oleh sejumlah Negara bagian dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Hal ini dapat dilakukan melalui rakyatnya maupun badan perwakilan, seperti di Amerika Serikat.

4.      Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan cara revolusi, artinya pergantian rezim penguasa yang dilakukan bukan dengan cara pemilihan, tapi dengan gerakan masa.

5.      Perubahan dengan cara konvensi. Artinya ada kesepakatan tidak tertulis yang menjadi kebiasaan dalam melakukan perubahan konstitusi. Unsur dalam konvensi yaitu kelaziman, tradisi, kebiasaan dan praktik.[8]

Di Indonesia, juga telah beberapa kali mengalami pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai berikut :

1.      Periode 18 Aguustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

2.      Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).

3.      Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950  (UUDS 1950).

4.      Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

5.      Periode 19 Oktober 1959 sampai dengan 10 Agustus 2002, yaitu pelaksanaan perubahan Undang-Undang.[9]

C.     Pentingnya Konstitusi Dalam Suatu Negara

Memang tak dapat dipungkiri bahwa konstitusi dalam suatu Negara sangat krusial keberadaannya. Karena  tanpa adanya  konstitusi dapat dikatakan tidak akan terbentuk sebuah Negara. Hampir tidak ada Negara yang tidak memiliki konstitusi. Ini menunjukkan bahwa sebagai suatu perangkat Negara, konstitusi sangatlah  penting. Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia.

Fungsi utama dari konstitusi ada dua yaitu:

1.      Membagi kekuasaan dalam Negara

2.      Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam Negara.

Sedangkan tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi adalah sebagai berikut:

1.      Jaminana hak asasi manusia bagi seluruh warga Negara dan penduduk

2.      Sistem ketatanegaraan yang mendasar

3.      Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga Negara.[10]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Konstitusi memiliki dua pengertian yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut Undang-Undang Dasar serta hukum yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara.  Sifat konstitusi terbagi dalam tiga hal, yaitu: fleksibel dan rigid, formil dan materiil, serta tertulis dan tidak tertulis.

Pergantian Undang-Undang Dasar Indonesia dibagi dalam :

1.       Berlakunya   Undang-Undang Dasar 1945

2.      Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

3.      Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

4.      Undang-Undang Dasar 1945

5.      Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

B.     Saran

Di dalam pembuatan makalah Hukum Tata Negara ini, yang membahas tentang “Konstitusi” penulis merasakan bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukarjo, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika 2014.

E-jurnal.uns.ac.id

Brainly.co.id/materipkn.

---

[1] Ahmad Sukarjo, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika 2014, hal. 15

[2] Op. cit hal 65

[3] Op.cit hal 71

[4] E-jurnal hukum.uns.ac.id hal 4

[5] Ahmad Sukardjo, Op.cit hal 95

[6] E-jurnal.uns.ac.id

[7] Ahmad Subardjo, Op.cit hal 96

[8] Ibid hal 97-98

[9] E-jurnal.uns.ac.id

[10] Brainly.co.id/pkn